Rabu 18 Juli 2018
Beranda / Profil / Sekilas PP. IPPAT
MENGAPA PERLU PERLINDUNGAN TERHADAP PPAT/NOTARIS?
Jumat 7 April 2017
DR. Syafran Sofyan,SH,SpN,MHum 
Ketua Umum PP IPPAT 
Notaris  -  PPAT  -  Pejabat Lelang di Jakarta Selatan
HP. 08111356767 - 08111872467 – 08111882467- 081218441814
Email: notaris_syafran@yahoo.co.id 
syafran.dosen@gmail.com
DR. SYAFRAN SOFYAN, SH, SpN, MHum
Ketua Umum PP IPPAT
 
1. Dosen, /nara-sumber Lemhannas RI.
2. Dosen Pasca Hukum & Magister Kenotariatan 
3. (Univ.Jayabaya, Univ. Brawijaya, Untag Smg, Univ.Semarang), Dosen Tamu hampir di semua MKN.
4. Dosen  Pasca Hukum/Nara-Sumber di (Kemenkumham,Kemhan, Mabes TNI, Polda, MA/Pengadilan).
5. Nara-Sumber di Parpol, Forkon (Bupati/Wl.kota,DPR/DPRD), dan Pemda.
6. Dosen Tetap Fak.Hukum Univ.Semarang (th.1995 sd sek)
7. Dosen/Instruktur Diklat Perbankan/BUMN, Kemenkeu, DJKN
8. Dosen Bareskrim Mabes Polri (Tindak Pidana Pertanahan) & Wasidik Polri 
9. Nara-Sumber /Ahli Konflik Pertanahan (REI, Perbankan,dll)
10. Dosen/Nara-Sumber Jimly School at Law & Government
11. Pendiri/Ketua, Dewan Pakar ISHI (Ikatan Sarjana Hukum  Indonesia)
12. SAKSI /AHLI  DI PENGADILAN/Bareskrim Polri  & Nara-Sumber Seminar.
13. Notaris-PPAT-Pejabat Lelang  di Jakarta Selatan 
 
Email: syafran.dosen@gmail.com  cc notaris_syafran@yahoo.co.id
 
Banyak kasus dari Sabang hingga Merauke.(RIBUAN KASUS !) 
Sebagian besar masuk dalam kasus perdata,administrasi dan pidana yang bermula dari penggunaan akta, ada juga karena kekurang hati-hatian PPAT dalam membuat Akta, bahkan ada karena tidak ada hubungan dengan akta.
KAPAN SAJA, PPAT DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI TSK, TERDAKWA, TERPIDANA.!!
PP 24 2016 TERDAKWA -DIBERHENTIKAN ?
BELUM ADA PERLINDUNGAN THD PPAT?
PERSAMAAN PERSEPSI-LEGALITAS? 
 
CONTOH KASUS
Beberapa diantaranya adalah:
Kasus Not-PPAT Kredit Fiktif di Bogor
a. Notaris-PPAT dituduh melakukan pemalsuan, penggelapan, Tindak Pidana lainnya.
b. Pelanggaran,KUHP, UU Perbankan, TPPU, Penyitaan, dll 
 
Kasus Penggelapan –PENYANDRAAN “PPJB” Notaris-PPAT di Manado
a. Notaris-PPAT dituduh melakukan penggelapan, atas akta yang dibuatnya, yakni akta PPJB; karena perjanjian tsb mau dibatalkan oleh penjual, yang bekerja-sama dengan oknum penegak hukum.
b. Karena setelah di BAP, sertifikatnya diserahkan ke Polda, masih juga perjanjian tidak dapat dibatalkan, dan notaris di sandera, ditahan.
 
Kasus Korupsi di Kejari Manado
a. Notaris-PPAT membuat AJB, antara masyarakt dengan pemda.
b. Setelah diadakan pengukuran ulang oleh pembeli (Pemda), luas tanahnya tidak sesuai dengan di sertifikat, sehingga ada kerugian negara disini.
c. Setelah di cek ke BPN, biaya pengurusan jauh berbeda dengan harga di BPN.
 
Kasus Notaris Penggelapan di Jayapura 
Sebelum melakukan proses jual beli, notaris  memeriksa seluruh berkas yang diperlukan. Karena berkas tidak cukup dan terdapat sengketa antara Penjual dan Pembeli, Notaris  menghentikan proses jual beli dan mengembalikan Sertifikat tersebut dan menyarankan untuk meminta penetapan pengadilan.
Oleh Pembeli, Notaris  dilaporkan ke pihak berwenang karena dianggap telah melakukan penggelapan sertifikat.
 
Kasus korupsi penjualan aset  PPD.
Dituduh melakukan TP korupsi dalam penjualan aset PPD Depo B,C,H,dan K sebesar Rp.222M. BPKP menilai ada kerugian negara sebesar Rp.7,5M.
 
Kasus Pemalsuan di Kejati Lampung
a. Notaris-PPAT membuat akta Perjanjian Kredit, berikut dengan Jaminannya.
b. Setelah terjadi dispute, ternyata identitas para pihak palsu, dan jaminan tidak dapat dieksekusi, dan negara dirugikan.
 
Kasus Notaris “Pemalsuan” di Polda DIY
a. Notaris membuat akta Yayasan, sudah ditanda-tangani oleh para pihak.
b. Beberapa minggu kemudian, akta Yayasan tsb mendapat koreksi dari Kemenkumham, sehingga timbul 2 akta, yang no,tgl akta sama, namun isinya berbeda.
 
Kasus Penipuan & Pemalsuan oleh Notaris di Polda Jatim.
a. Ada 2 PPJB, terhadap objek yang sama, dibuat oleh 2 Notaris yg berbeda.
b. Notaris kedua membuat suatu klausul di aktanya, kalau ada PPJB sebelum ini, maka yg berlaku adalah PPJB ini.
 
Kasus Pemalsuan Jual Beli Saham di Samarida.
Salinan Akta Jual Beli Saham di buat, Minutanya TANPA  tanda-tangan, diketahui para pihak, dan dari akta tersebut, diadakan akta penegasan, dengan tetap menggunakn RUPS yg lama, yg agendanya dirubah/ditambah, tanpa persetujuan/diteken pemegang saham.
 
Kasus Pemasangan Hak Tanggungan (Yogyakarta)
Dalam hal ini pernah terjadi suatu kasus dimana seorang pria menjaminkan sertifikat sebagai agunan untuk perjanjian kredit. 
Pria tersebut memiliki 2 (dua) orang istri dan pada saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut hanya seorang istri sehingga tanpa pesetujuan istri yang seorang lagi hingga pada akhirnya digugat karena cacatnya subyek hukum.
 
Kasus Pemalsuan Tanda Tangan (Kalimantan Barat)
Oknum notaris yang menjadi terdakwa dalam kasus pemalsuan tanda tangan sertifikat menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Sambas.
Dalam hal ini, jaksa  menyatakan, terdakwa  terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah yang sebetulnya menjadi hak milik korban S namun dipalsukan atas nama orang lain sejak akhir 2013 silam. 
 
Kasus penggelapan pajak (ACEH)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh memeriksa notaris dari tersangka penggelapan pajak PPN dan PPh di Bireuen. Notaris tersebut diperiksa, karena ada indikasi membantu Oknum Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Bireuen, dalam menggelapkan pajak. Modusnya dengan menandatangani akta lebih dulu, sebelum pajak disetorkan ke kas Negara.
Indikasi tersebut ditemukan ketika Akta ditandatangani terlebih dahulu sebelum pajak disetorkan. Tanggal Aktanya Maret, tetapi pajak dibayar sebulan kemudian, April. Seharusnya pajak disetorkan lebih dulu, baru aktanya ditandatangani. 
Kasus Jual Beli Dengan Angsuran (Yogyakarta)
Di Yogyakarta ada laporan terhadap seorang Notaris yang juga merupakan seorang PPAT mengenai jual beli tanah antar Perusahaan.
Dimana tata cara pembayaran dalam jual beli tanah tersebut dilakukan secara bertahap. 
Masalah timbul ketika Notaris/PPAT tersebut telah melakukan proses peralihan hak sebelum pembayaran diselesaikan oleh pembeli.
Pada akhirnya yang terjadi adalah pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kekurangan pembayaran kepada penjual. 
Kasus  Waris (Surakarta)
Dalam Putusan Nomor : 10/Pdt. G/2003/PN SKA dan Putusan Nomor : 104/PDT/2004/PT. SMG y diketahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah warisan, hal ini terjadi karena tanah beserta bangunannya diperoleh dari hasil perkawinan antara alm. Sumarni dengan tergugat V yang melahirkan seorang anak (ahli waris dari alm.Sumarni) yaitu penggugat.
Dalam kasus ini tergugat V hendak menjual tanah dan bangunannya kepada para tergugat namun tanpa seijin penggugat (ahli waris), sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena pentingnya ijin tersebut wajar saja pengadilan memutus jual beli tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
Jadi pembatalan akta PPAT (jual beli tanah) tersebut dapat batal apabila adanya kelalaian dari PPAT atau unsur laranganya dilakukan dan terdapat kecacatan yurisdis (tidak terpenuhinya pasal1320 KUHPerdata).
Kasus Penipuan (Bali)
Di Jembrana, Bali, seorang oknum Notaris nakal ditangkap oleh Polisi karena dilaporkan dalam kasus penipuan dan penggelapan uang pembuatan sertifikat tanah.
Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil uang Pembiayaan Sertipikat, namun Sertipikat tidak diurus.
Dalam kasus tersebut diatas tampak sekali bahwa si pejabat umum tersebut tidak dapat menjadi (become a good financial planner) dan tidak memiliki karakter melayani, jujur dan bertanggung jawab. 
Kasus Klausul Penjualan dalam Perjanjian Kredit (Semarang)
Salah seorang Notaris di Semarang membuat akta perjanjian kredit yang didalamnya memuat klausul penjualan jaminan (sertifikat) oleh Kreditur.
Klausul tersebut memberikan wewenang bagi Kreditur menjual sertifikat yang dijadikan jaminan oleh debitur.
Klausul ini bertentangan dengan aturan dasar yang harus diperhatikan bagi mengikatnya syarat-syarat suatu perjanjian. Dengan dicantumkannya klausul tersebut pada perjanjian kredit maka klausul tersebut adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi debitur.
 
 
Kasus Legalisasi Surat (Yogyakarta)
Di Yogyakarta telah terjadi kasus jual beli tanah dimana Penjual merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai dan obyek yang dijual merupakan harta gono-gini.
Salah satu syarat yang diperlukan adalah surat persetujuan suami yang dilegalisasi oleh Notaris. Syarat legalisasi adalah para pihak menghadap langsung kepada Notaris sedangkan pada kasus ini salah satu pihak tidak turut menghadap melainkan melalui telepon.
Pada akhirnya salah satu pihak yaitu sang suami menyangkal akan keabsahan surat persetujuan tersebut dan melaporkan Notaris kepada pihak yang berwenang. 
 
Kasus Jual Beli Sertifikat Palsu (Yogyakarta)
Pada bulan Maret 2013 silam AS yang terakhir diketahui merupakan residivis penipuan, menawarkan sebidang tanah di Jalan Diponegoro, Jogja, kepada korban 
Melihat potensi tanah yang berada di jantung Kota Jogja itu korban pun langsung berminat. Kemudian korban menghubungi AS yang juga sudah menawarkan tanah itu kepadanya. Pertemuan keduanya pun terjadi di Jogja dan AS sempat menunjukkan keberadaan tanah itu untuk meyakinkan korban.
Sepekan kemudian akad jual beli pun disetujui antara keduanya dan sepakat dengan harga Rp55 miliar atas sebidang tanah tersebut. Akad jual beli dilakukan di depan CSH yang juga notaris asal Jogja tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu 
Beberapa pekan kemudian, korban membayar melalui transfer cek dengan total Rp55 miliar kepada tersangka. Kendati demikian setelah menunggu berbulan-bulan, korban justru belum menerima sertifikat balik nama atas tanah yang dibeli.
Setelah diundur-undur dan bertanya kesana kemari, korban mendapati CSH termasuk orang bermasalah atas tanah dan sedang menjalani hukuman di salahsatu Lapas DIY. Mencengangkan lagi, korban sempat mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, diketahui tidak menerbitkan sertifikat atas sebidang tanah itu. Merasa diperdaya, korban pun melaporkan aksi penipuan itu ke Polda DIY beberapa waktu lalu.
 
Kasus Penjualan Aset Perusahaan Tanpa RUPSLB (Jawa Timur)
Di Jawa Timur terjadi kasus dimana terjadi transaksi jual beli yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam hal ini harus didahului dengan RUPSLB untuk menjual aset (tanah).
Dalam hal ini proses penjualan dilakukan tanpa melalui RUPSLB sehingga terdapat kecacatan yuridis dalam subyek hukum tersebut.
Kebenaran subyek hukum dalam suatu transaksi jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. 
 
 
Kasus Validasi BPHTB Terlalu Lama (Jateng)
Proses Akta Jual Beli ini mengalami kendala pada saat proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan Daerah, dimana yang seharusnya paling lama 3 hari kerja. Tetapi dalam kenyataannya lebih dari 3 hari bahkan sampai 1 bulan lebih, dan itu membuat proses Akta Jual Beli menjadi berlarut-larut.
Dalam hal ini Notaris/PPAT menjadi korban ketika klien yang telah membayarkan seluruh kewajibannya akan tetapi Sertifikat yang dikehendaki belum selesai prosesnya. para klien tidak mau tahuapa yang membuat proses ini menjadi lama, yang klien mau adalah proses pendaftaran Hak Tanggungan ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut.
Pada akhirnya Notaris/PPAT tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang karena dianggap telah menggelapkan uang klien tersebut padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses validasi yang tak kunjung selesai sehingga tidak bisa ke proses selanjutnya di Badan Pertanahan Nasional untuk peralihan hak.
 
Kasus Validasi BPHTB Terlalu Lama (Jateng)
Proses Akta Jual Beli ini mengalami kendala pada saat proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan Daerah, dimana yang seharusnya paling lama 3 hari kerja. Tetapi dalam kenyataannya lebih dari 3 hari bahkan sampai 1 bulan lebih, dan itu membuat proses Akta Jual Beli menjadi berlarut-larut.
Dalam hal ini Notaris/PPAT menjadi korban ketika klien yang telah membayarkan seluruh kewajibannya akan tetapi Sertifikat yang dikehendaki belum selesai prosesnya. para klien tidak mau tahuapa yang membuat proses ini menjadi lama, yang klien mau adalah proses pendaftaran Hak Tanggungan ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut.
Pada akhirnya Notaris/PPAT tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang karena dianggap telah menggelapkan uang klien tersebut padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses validasi yang tak kunjung selesai sehingga tidak bisa ke proses selanjutnya di Badan Pertanahan Nasional untuk peralihan hak.
Kasus Pengecekan Tanah Sebelum Pemasangan Hak Tanggungan (Yogyakarta)
Sebelum melakukan pengikatan hutang piutang yang dilanjutkan dengan pemasangan hak tanggungan, hendaknya seorang Notaris/PPAT melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap keaslian  dan apabila ada blokir terhadap suatu sertifikat.
Hal ini dilakukan untuk mencegah Notaris/PPAT membuat akta untuk sertifikat yang palsu atau dalam sengketa sehingga merugikan suatu pihak. 
 
 
a. KASUS-KASUS PPAT/NOTARIS LEBIH 70%, BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN AKTA, 
b. BAHKAN TIDAK ADA KAITAN DGN AKTA SAMA SEKALI. (PERBEDAAN PERSEPSI & EGO SEKTORAL YG TINGGI)
c. KALAU KASUS PPAT KARENA KRIMINAL,MAKA SEBAIKNYA DISERAHKAN KE LAWYER SAJA.
 
 
 
NASEHAT TERHINDAR DARI TP
 
Niat sbg PPAT-Not yang baik 
Bergaul dengan orang yg baik 
Berani Berkata Tidak (per-UU-an)
Jujur 
Mensyukuri Nikmat yg ada.
(Dr.Syafran Sofyan)
 
 
 
 
Thomas Stanley,PhD – SUKSES
 
21. IQ, 23. Sekolah favourite, 30. lulusan terbaik 
 
1. JUJUR
2. DISIPLIN
3. GAUL
4. DUKUNGAN PASANGAN HIDUP
5. BEKERJA LEBIH KERAS
6. MENCITAI APA YG DIKERJAKAN
7. KEPEMIMPINAN YG BAIK
8. SEMANGAT & KEPRIBADIAN KOMPETITIF
9. PENGELOLAAN HIDUP YG BAIK
10. KEMAMPUAN MENJUAL GAGASAN. 
 
 
Masalah Saat ini
 
Standarisasi (PT,BPN,PAJAK,PEMDA, GAKKUM, DLL)
Sertifikasi 
Kompetensi 
Pembinaan 
Pengawasan 
Profesionalitas 
Integritas 
Sanksi,Hukuman (+Organisasi?)
UU PPAT?
 
 
Kondisi saat ini !!!
 
1. Secara de facto, belum adanya perlindungan PPAT-Notaris thd pihak yg beritikat buruk.;
Misalnya:
Para pihak bersekongkol untuk menuntut Notaris/PPAT dengan berbagai macam  operandi (mencari2 kesalahan, Hati2 !! )
Kapan saja dpt ditetapkan sbg Tsk/ditahan (kadang tdk ada kaitan dg akta, persoalan intern, bisnis/keuntungan,penggunaan akta, Mafia,dll)
Tg-jwb ppat-notaris seumur hidup?
 
2. Belum ada Persamaan Persepsi? (koordinasi & pembinaan bersama?)
Menganggap ppat-not para pihak?
Tanggung-Jwb Materil?
PPAT-Not ditetapkan sbg Tsk karena: ada pihak tidak menghadap, menghadap tdk berbarengan, atau ppat-notaris di dlm menanda-tangani akta diluar wilayah jabatannya, ada perubahan (renvoi) dlm minuta akta,pembetulan, dll. 
Standarisasi Kantor Pertanahan/Pem?
Tumpang Tindih Peraturan, dll 
 
3. Pemanggilan adanya DP
Wajib hadir (ps 244 KUHP)?
Meminta persetujuan MKN?
Belum dipanggil sudah Tsk?
Tdk jelasnya surat panggilan,dll.
Penyitaan akta, penggeledahan; banyak mnimbulkan masalah?
Majelis Pengawas PPAT? 
4. Pembuatan Akta 
Belum memahami legalitas pembuatan akta,syarat kurang,dll 
       (takeover,HAT habis,belum  
         sertifikat,dibandingkan dg ppat yl,dll)
Prosedur & tata-cara Per-uu-an tdk terpenuhi.
Salinan, tanpa adanya minuta; minuta belum diteken; tgl maju-mundur?
 
5. Proses BAP.
Masih banyak penyidik, Ket.Ahli, yg tdk memahi Per-uu-an  & tugas, kewenangan ppat-akta otentik? & tdk standard?
Penggunaan kewajiban Ingkar? (tdk urusan/kew menahan/tsk?)
Arogansi “Oknum” menetapkan Tsk/penahanan (kekuasaan). Hati2! “Oknum-Mafia” ?
6. Penggunaan Akta 
Persoalan intern para pihak; wanprestasi, perbuatan melawan hk; mencari celah pembatalan akta & menyalahkan ppat (Tsk).
Umumnya ppat/Not Tsk krn penggunaan akta?
 
7. Kriminalisasi PPAT-Notaris.
PPAT dijadikan Tsk & ditahan: tdk memenuhi rumusan UU; persoalan para pihak, tidak ada hubungan lsg dg ppat tdk ada kesalahan ppat-not, tdk ada hubungan dg akta, bahkan tdk ada akta yg dibuat (Penitipan)
Faktor pendorong; kepentingan bisnis, keuntungan, umumnya pihak  kerja-sama dg oknum penegak hk. “Mafia hk-tanah” Hati-hati !
 
PPAT di Indonesia dibawah naungan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah); satu2nya Organisasi PPAT yg diakui Pemerintah Cq Kementerian ATR/BPN RI. 
Ada 32 Pengwil, dan 400an Pengda, yg di pimpin oleh Ketua Umum 
DR.Syafran Sofyan,SH,SpN,MHum.
 
PPAT-INSTANSI
 
Kementerian ATR/BPN RI
PAJAK
PEMDA/PEM.PUSAT/DPR RI
PERBANKAN/OJK
PENEGAK HUKUM,PPATK…
PERGURUAN TINGGI
LN/INTERNASIONAL
DLL..
 
PPAT
Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan sebagian Pendaftaran. 
 
(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada 8 Akta Otentik sbb: 
a. jual beli;
b. tukar-menukar;
c. hibah;
d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng);
e. pembagian harta bersama;
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
g. pemberian Hak Tanggungan 
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
 
TOTAL  = RIBUAN TRILIUN RUPIAH
 
Yang Nilai Transaksinya per Tahun Puluhan Ribu Triliun Rupiah.
Nilai Hak Tangungan saja Rp.754 T (hanya 4 juta sertifikat).
Perlu diatur dalam UU PPAT (RUU PP-masuk Prolegnas DPR)
 
PRODUK AKTA PPAT, ADL AKTA OTENTIK.
 
Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan suatu akta otentik, ialah:                                         suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.
 
1. Memperbaiki rumusan mengenai pemberhentian, yakni:
  ”PPAT yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. diberhentikan dengan hormat;
b. diberhentikan dengan tidak hormat; dan
c. diberhentikan sementara.” 
2. Memperjelas pelanggaran yang dapat menyebabkan pemberhentian 
3. Memberikan kesempatan bagi PPAT untuk mengajukan pembelaan diri sebelum dikenakan sanksi sebagai bahan pertimbangan Menteri 
 
Ps 10 PP 24 th 2016
(3) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; dan/atau 
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 
PPAT diberhentikan sementara 
a. sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat;
b. tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah;
c. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
 
d. diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota yang lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT;
e. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
f. berada di bawah pengampuan; dan/atau 
g. melakukan perbuatan tercela.
 
 
Pasal 28 Perka BPN 1/2006, diatur mengenai pemberhentian,
(2)   PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari  
        jabatannya oleh Kepala Badan, karena:
a. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
b. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam hukuman kurungan atau penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. melanggar kode etik profesi 
 
Pelanggaran berat antara lain:
a. membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
b. melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
c. melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya;
d. memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan (misal Tarif tdk sebenarnya??);
e. membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak di luar dan atau di dalam daerah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
f. melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
g. Pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh ppat yang bersangkutan bahwa para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan tidak hadir dihadapannya;
h. Pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang oleh PPAT yang bersangkutan diketahui masih dalam sengketa yang mengakibatkan penghadap yang bersangkutan tidak berhak melakukan untuk perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta;
i. PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak maupun pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan sesuai akta yang dibuatnya;
j. PPAT membuat akta dihadapan para pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;
k. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti;
l. Lain-lain yang ditetapkan oleh kepala badan 
 
Pasal-Pasal yang sering digunakan oleh penyidik.
NO PASAL BUNYI 
1 PSL 263 AYAT (1) KUHP
MODUS: PEMALSUAN SURAT SETORAN BEA (SSB), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BARANGSIAPA BUAT SURAT PALSU / MEMALSUKAN SURAT YG DAPAT TIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATAN / PEMBEBASAN HUTANG / YG DIPERUNTUKKAN SBG BUKTI DRPD SESUATU HAL DGN MAKSUD UTK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TSB SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR & TIDAK
CONTOH KASUS: NOTARIS A G DLM PUTUSAN  MA NO:303 K/PID/2004 
2. PSL 266 AYAT (1) KUHP BARANG SIAPA MENYURUH MEMASUKKAN KET PALSU KE DLM SUATU AKTA OTENTIK MENGENAI SESUATU HAL YG KEBENARANNYA HARUS DINYATAKAN OLEH AKTA ITU, DGN MAKSUD UTK MEMAKAI / MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI AKTA ITU SEOLAH-OLAH KETERANGANNYA SESUAI DGN KEBENARAN, DIANCAM, JIKA PEMAKAIAN ITU DAPAT TIMBULKAN KERUGIAN, DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 7 TAHUN 
CONTOH KASUS: NOTARIS S S BERDASARKAN PUTUSAN MA NO. 1099 K/PID/2010 
 
NO PASAL BUNYI 
3 PSL 64 UU NO. 21 THN 2008 TTG PERBANKAN SYARIAH
PSL 264 AYAT (1) KUHP
PSL 5 AYAT (1) UU NO 8 THN 2010 TTG TPPU PIHAK TERAFILIASI YG DGN SENGAJA TDK AMBIL LANGKAH2 YG DIPERLUKAN UTK PASTIKAN KETAATAN BANK SYARIAH ATAU BANK UMUM KONVENSIONAL YG MILIKI UUS TRHDP KETENTUAN UU INI DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 THN & PALING LAMA 8 THN SERTA DENDA PALING SEDIKIT 5 M & PALING BANYAK 100 M
PEMALSUAN SURAT DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 8 TAHUN, JIKA DILAKUKAN TERHADAP AKTA OTENTIK SERTIFIKAT HUTANG DARI SESUATU NEGARA SERTIFIKAT SERO ATAU HUTANG DARI SUATU PERKUMPULAN TANDA BUKTI DIVIDEN ATAU BUNGA SURAT KREDIT ATAU SURAT DAGANG YG DIPERUNTUKKAN  UTK DIEDARKAN”
SETIAP ORG YG  TERIMA / KUASAI PENEMPATAN, PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH, SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU GUNAKAN HARTA KEKAYAAN  YG DIKETAHUINYA ATAU  PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP SBGMANA DIMAKSUD DLM PASAL 2 (1) DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA MAX 5 THN DAN DENDA PALING BNYK  1M 
CONTOH KASUS:  NOTARIS  S D DI BOGOR DITANGANI OLEH BARESKRIM MABES POLRI. 
 
NO PASAL BUNYI 
4 PSL 242 KUHP 
BERIKAN KET. PALSU DIBAWAH SUMPAH BARANG SIAPA DLM KEADAAN DI MANA UU TENTUKAN SUPAYA MEMBERI KETERANGAN DI ATAS SUMPAH ATAU MENGADAKAN AKIBAT HUKUM KEPADA KETERANGAN YG DEMIKIAN, DGN SENGAJA BERI KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH, BAIK DGN LISAN ATAU TULISAN, SECARA PRIBADI MAUPUN OLEH KUASANYA YG KHUSUS DITUNJUK UTK ITU, DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 7 TAHUN
CONTOH KASUS: NOTARIS DI JAWA TIMUR MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH DALAM SIDANG PIDANA 
5. PSL 372 AYAT (1) KUHP “BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI SUATU BENDA YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN, YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN, DIANCAM KARENA PENGGELAPAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP.900,-” 
CONTOH KASUS: NOTARIS MENGGELAPKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG DIBAYARKAN OLEH KLIEN 
 
Perlindungan Hukum Notaris/PPAT
Secara de facto
Notaris/PPAT belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad buruk.
Misalnya:
Para pihak bersekongkol untuk menuntut Notaris/PPAT dengan berbagai macam modus operandi (mencari2 kesalahan, Hati2 !! )
DUGAAN TP TERHADAP PPAT/NOTARIS
Harus diselidiki/buktikan:
Apakah terkait dg:
1. Pembuatan Akta 
2. Penggunaan Akta 
3. Tidak ada hubungan dg akta?
Terkait dg Pembuatan Akta
AKTA NOTARIS (PPAT) TIDAK MENJAMIN PIHAK-PIHAK/PENGHADAP BERKATA BENAR, TETAPI YG DIJAMIN OLEH AKTA NOTARIS PIHAK2 BENAR BERKATA  SPT YG TERMUAT DI DLM AKTA.
Tgjw Notaris (ppat) dlm akta !. 
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, yaitu:
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973,tgl 5 September 1973; 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994; dan 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 juni 1998. 
 
Berdasarkan Put MA tsb,
jika akta yg dibuat dihadapan/oleh Notaris (PPAT) bermasalah oleh para pihak ,maka hal tsb menjadi urusan para pihak sendiri, Not (PPAT) tdk perlu dilibatkan,dan Notaris (PPAT)  bukan pihak dlm akta.
Tdk ada kewajiban bagi not unt menyelidiki scr materil apa2(hal2) yg dikemukakan oleh penghadap dihadapan not tsb.
NOTARIS/PPAT  BUKAN PIHAK DLM AKTA ;
Pembuatan Akta Notaris merupakan kehendak para pihak,
Tugas not/ppat membingkai dan memformulasikan kehendak para pihak tsb ke dalam bentuk akta otentik sesuai per-UU-an yg berlaku .
Maka tuntutan unt perb melawan hk (onrechtmatigedaad) sesuai Ps 1365 tdk dpt dilakukan.
Pencantuman nama & tanda-tangan Not sering ditafsir Not/ppat sbg pihak di dlm akta;      Not /ppat sering ditempatkan sebagai tergugat/turut tergugat/saksi/tersangka/ terdakwa.??
Menempatkan kedudukan Not/ppat spt itu salah kaprah /tdk memahami kedudukan Not/ppat dlm sistem Hk Nasional.
Dugaan Pidana thd Notaris (PPAT)
Bagaimana kalau ada pihak tidak menghadap, menghadap tdk berbarengan, atau notaris di dlm menanda-tangani akta diluar wilayah jabatannya, ada perubahan (renvoi) dlm minuta akta, dll. Apakah terhadap hal-hal tsb diatas dapat dikategorikan Tindak Pidana?
 
Ps 38; tatacara pembuatan akta 
Ps 39; ketentuan penghadap 
Ps 39; ketentuan saksi 
Ps 41; sanksi akta dibawah tangan.
Ps 43; bahasa 
Ps 44; pembacaan, penandatangan 
Sanksi akta dibawah tangan & ganti 
Ps 48; renvoi 
Ps 52; pembetulan 
Sanksi akta dibawa tangan ganti rugi.
Ps 16 Larangan; sanksi adm & ganti rugi 
BUKAN “SANKSI PIDANA”??
 
Perbandingan Degradasi Akta dengan Kebatalan Akta Notaris
Degradasi akta, eksistensi aktanya tidak batal melainkan hanya turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan. Sedangkan pada 
Kebatalan akta eksistensi akta dapat diminta pembatalan atau batal demi hukum atau non existent sehingga mengakibatkan  tidak mengikat para pihak  
Dalam hal terjadinya Degradasi akta didasarkan pada alasan tidak terpenuhinya syarat bentuk dan syarat formal suatu akta otentik Pasal 38,39,40,44,48,49,50,51,52 UUJN sedangkan pada 
Kebatalan akta didasarkan pada alasan pelanggaran pasal-pasal dalam KUHPerdata misalnya: Pasal 1869 dan 1320 BW. 
Degradasi terjadi apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Notaris sebagaimana di atur dalam undang-undang dalam melakukan pembuatan akta.
Misalnya:
Perubahan isi akta, diganti, ditambah, dicoret, disisihkan, dihapus, ditulis tindih tanpa diparaf atau tanpa diberi tanda pengesahan lainnya oleh penghadap,  saksi dan Notaris (Pelanggaran bentuk atau syarat formal)
 
KEBATALAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN DALAM PELANGGARAN KUH PERDATA 
Mis ketidakcakapan, ketidaksesuaian isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang,  pelaksanaan perjanjian bertentangan undang-undang, isi perjanjian bertentangan undang-undang, perjanjian bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan, cacat kehendak, penyalahgunaan keadaan.
Degradasi akta otentisitasnya menjadi hilang sedangkan ,Kebatalan akta, aktanya bisa menjadi batal atau batal demi hukum. 
 
MEKANISME TUNTUTAN GANTI RUGI
Permasalahan: apakah degradasi akta sebagai dasar tuntutan ganti rugi harus terlebih dahulu diuji keabsahannya di pengadilan, ataukah serta merta hanya dengan pernyataan sepihak dari pihak yang dirugikan?
MELALUI GUGATAN PERDATA
Dalam hal terjadi degradasi akta yang disebabkan dan dilakukan notaris maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan atau pelanggaran oleh notaris melalui putusan pengadilan.
Penilaian atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Notaris tidak serta merta dan ditentukan  secara sepihak oleh para pihak yang menderita kerugian. Setelah terbukti kesalahan dan pelanggaran Notaris dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi.
Kesalahan Notaris harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Notaris bersalah melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang. Tujuan gugatan untuk membuktikan apakah degradasi akta disebabkan kesalahan Notaris. 
UU No. 30 Tahun 2004 berubah menjadi UU No. 2 Tahun 2014 tidak memberikan mekanisme atau tata cara gugatan pengenaan sanksi perdata kepada Notaris dalam hal terjadi degradasi akta.
Bahwa pihak yang dirugikan tidak serta merta secara sepihak menyatakan  telah terjadi degradasi akta, lalu kemudian mengajukan tuntutan ganti kerugian 
TINDAK PIDANA terkait  Penggunaan Akta 
*Pembinaan bagi Penegak Hukum,  
  Perbankan, Notaris-PPAT.
Syarat Pemidanaan (Prof. Sudharto) :
1. Berkaitan dengan perbuatan adl: perbuatan tsb memenuhi rumusan UU ; bersifat melawan hk dlm arti tidak ada alasan pembenar  atau alasan yg menghapuskan sifat melawan hukum (bisa tertulis, bisa tidak tertulis);
2. Berkaitan dengan orang adl: org / si pelaku  harus mempunyai kesalahan dlm arti mampu bertanggungjawab dan memiliki kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dan tidak ada alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan);
Alasan pembenar mencakup : melaksanakan ketentuan perundang-undangan; melaksanakan perintah jabatan; keadaan darurat; pembelaan darurat; tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam mayarakat (the living law). 
Alasan pemaaf mencakup : menderita gangguan jiwa; daya paksa (overmacht berupa “vis compulsiva”); pelampauan batas pembelaan darurat (nodweer exces). 
Pasal 50 KUHP :
Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. (alasan pembenar)
   SETIAP  NOTARIS / PPAT
   DALAM MENJALANKAN  JABATANNYA YG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU, KODE ETIK NOTARIS/PPAT, MAUPUN ASAS2 HUKUM LAINNYA…MAKA  NOTARIS/PPAT TSB TIDAKLAH DAPAT DITUNTUT (HUKUM), BAIK PERDATA, ADMINISTRASI, DAN PIDANA.   (DR. Syafran Sofyan)
 
Alasan pembenar yg bisa menghapuskan pidana (fait justificatif)sebagai berikut :
Yang tertulis:
1. Melaksanakan per.per-uu-an (in according with regulation);
2. Melaksanakan perintah jabatan yang sah (lawful order);
3. Karena pembelaan darurat (noodweer/self defence);
4. Keadaan darurat (state of necessity) ;
 Notaris/ppat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya.
Apabila akta yg dibuat menimbulkan sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan?
Apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dlm memb ket atau adanya kesepakatan yg dibuat  Not dg salah satu /kedua belah pihak ?. 
Jika akta yang diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris, baik karena kelalaiannya /kesengajaan, maka Notaris BERTANGGUNG-JWB ! 
 
NOTARIS/PPAT & HUKUM PIDANA.
Pemidanaan Not-PPAT dilakukan dg batasan:
1. Ada tindakan hk dari Not thd aspek lahir,formal,dan materil akta yg sengaja,penuh kesadaran,serta direncanakan.
2. Ada tindakan hk dari Not yg tdk sesuai dg UU, mis Ps 1320 BW.,
3. Tindakan Not tsb tdk sesuai menurut instansi yg berwenang (perizinan/tdk halal),
Sanksi Pidana merup Ultimum remedium,yi obat terakhir/upaya2 terakhir. 
Notaris/PPAT dpt dipertgjw pidana atas akta yg dibuatnya berdasarkan Ps.263 dan Ps.264,Ps 266 jo 55 KUHP jika :
a. Notaris mengetahui bahwa para pihak tdk dpt memenuhi sah nya suatu perikatan. (Ps 1320 BW),
b. Not mengetahui bahwa para pihak memb ket yg tdk benar,dan tetap membuat akta tsb.
Maka Not tsb telah melakukan penyertaan dlm melakukan TP yg diatur dlm Ps 55 KUHP. 
 TUNTUTAN KPD NOT/PPAT 
   berdasarkan adanya:
1. Hub hk yg khas antara Not dg para penghadap dg bentuk sbg perbuatan melawan hk;
2. Ketidakcermatan,ketidaktelitian,dan ketidaktepatan dlm:
a. Teknik adm memb akta tdk berdasarkan UU;
b. Penetapan berbagai aturan hk yg tdk didasarkan kpd kemampuan menguasai keilmuan bid not scr khusus dan hk pd umumnya. 
DASAR  MENETAPKAN PIDANA KPD NOTARIS:
Bisa berasal dari hk pidana sendiri : 
pemalsuan, penipuan, penggelapan. turut serta, menganjurkan atau membantu tindak pidana korupsi, pencucian uang atau tindak pidana lain), 
Bisa juga berasal  dari “standard minimum of service” ;bersumber dari UUJN, kode etik  dan juga dari ketentuan hk perdata mis ketentuan ttg sahnya perjanjian (Ps.1320 dan 1868 KUH Perdata);
Keistmewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (volledig bewijs - full evident) 
Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, 
Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. 
 
HATI-HATI MEMANGGIL PPAT-NOT TERKAIT DUGAAN PIDANA?
Akta PPAT-NOT adl akta Otentik.
Siapa yg menyangkal thd kebenaran akta otentik, yg harus membuktikan?
Tgjw PPAT-NOT hanya kebenaran Formil, PPAT-NOT tdk menjamin identitas, keterangan PP benar/asli, kecuali thd sertifikat tanah.
Apa yg telah dituangkan dlm akta PPAT-NOT dianggab benar, kecuali dibuktikan sebaliknya.
JANGAN PP belum dipanggil, PPAT-NOT sudah dipanggil??
Salah menerapkan Hk, PPAT Tsk/P21??
PERLUNYA! SINERGITAS - PEMBINAAN BERSAMA & PENYAMAAN PERSEPSI
ADANYA PERBEDAAN YG TAJAM
DASAR HUKUM YG BERBEDA
DIKLAT GAKKUM KAITAN DGN PERTANAHAN/KE-PPAT-AN KURANG ??;
PEMAHAMAN YG KURANG (SDM RENDAH)
STANDARISASI KANTOR PERTANAHAN?
PERSEPSI KANTOR PERTANAHAN?
EGO SEKTORAL YG TINGGI
PPAT MENJADI OBJEK?
MAFIA TANAH-OKNUM PENEGAK HK?
PENDIDIKAN MKN?
UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI PROFESI. 
PERMASALAHAN  LAIN TERKAIT PPAT / NOTARIS
1. Para pihak (penjual dan pembeli) tidak menghadap PPAT / Notaris, sehingga rentan adanya pemalsuan. 
2.  PPAT / Notaris tidak membacakan / menjelaskan isi Akta yang akan ditanda tangani para pihak, sehingga rentan terjadi permasalahan.
3.  PPAT / Notaris tidak membukukan dalam buku register Akta (reportorium) atau tidak melaporkan ke BPN.
4. PPAT / Notaris kurang jeli terhadap identitas pihak penjual, sehingga terjadi kesalahan penjual yang bukan sebenarnya.
5.  PPAT / Notaris kurang jeli terhadap keabsahan surat tanah yg diakui milik penjual tarkait Girik / SPPT PBB) 
 
HARAPAN
AGAR SEMUA TRANSAKSI PENDAFTARAN, PEMBEBANAN HAT,DAN PEMBAYARAN PAJAK, SAMPAI TERBIT SERTIFIKAT CUKUP SELESAI DI KANTOR PPAT SECARA ONLINE; 
PPAT, AGAR DAPAT DIBERI AKSES, DALAM PENGECEKAN DATA TANAH, PAJAK; IDENTITAS /KTP SESEORANG,TERMASUK KALAU ADA BLOKIR/MASALAH.
UNTUK ITU STELSEL PENDAFTARAN TANAH, SUDAH WAKTUNYA MENGGUNAKAN STELSEL POSITIF, DGN SEMUA TANAH SUDAH TERDAFTAR, DAN SEMUA DATA TANAH SUDAH BERUPA SOFCOPI.
AGAR SERTIFIKAT HAT BERUPA TANDA BUKTI YG MUTLAK, TIDAK DAPAT DIBATALKAN; AGAR ADANYA KEPASTIAN HUKUM.
LEGALITAS SECARA YURIDIS SEMPURNA DIUTAMAKAN
BANK JANGAN “BERLINDUNG” DI BELAKANG COVERNOTE PPAT?
PERLU ADANYA STANDARISASI /SERTIFIKASI PPAT/NOTARIS
UNTUK MENJDADI REKANAN BANK/LEMBAGA PEMBIAYAAN/FINANCE,PERLU ADANYA REKOMONDASI PP IPPAT.
ADANYA MOU BERSAMA ANTARA OJK-PERBANKAN-PP IPPAT-PAJAK,REI & PENEGAK HUKUM
SARAN
PENGURUS, AGAR JALIN KOORDINASI YG INTENSIF DG SEMUA LEMBAGA PENEGAK HUKUM
PEMBINAAN BERSAMA SECARA RUTIN TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM (NARA-SUMBER & PESERTA bersama)
KARENA PENEGAK HUKUM SILIH BERGANTI……
JGN MENUNGGU TSK/DITAHAN.!
IKUTLAH ASURANSI-PROTEKSI DIRI, KARENA KITA TDK TAU KAPAN KITA DIJADIKAN TSK !!
 
Pendidikan:
1. Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya 
2. Sp.1 Notariat Universitas Diponegoro 
3. Magister Hukum (S2 Hukum) Universitas Diponegoro 
4. CD /S3 Hukum Pidana Universitas Jayabaya  
5. Doktor Kebijakan Publik (Konflik Pertanahan) UGM
6. Pendidikan Lelang Kementerian Keuangan (Pejabat Lelang Kls 2) 
7. Pendidikan Koperasi Kementerian Koperasi (Notaris Koperasi) 
8. Pendidikan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Notaris Pasar Modal)
9. Lemhannas RI (PPRA XLI) Th.2008 
 
DOSEN /INSTRUKTUR  :
1. Lemhannas RI 
Good Governance
Nilai-Nilai Kebangsaan 
Konstitusi 
Peneggakan Hukum 
Politik dan Demokrasi 
 
2. Kementerian Pertahanan 
Demokrasi 
Demokratisasi 
Manajemen Konflik.
Kepemimpinan
 
3. Mabes TNI Cilangkap (S2 Hukum) 
Teori Peraturan Per-UU-an
 
4. Polda Banten/Pengadilan (S2 Hukum) 
Teori peraturan per-UU-an.
 
5. Bareskrim Mabes Polri 
Tindak Pidana Pertanahan.
 
6. Wassidik Mabes Polri 
Kenotariatan 
 
7. Kementerian Keuangan 
Pengetahuan Lelang (Auditor)

LINK TERKAIT