Senin 24 September 2018
Beranda / Profil / Sekilas PP. IPPAT
HARMONISASI KEWENANGAN PPAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa 9 Mei 2017

HARMONISASI KEWENANGAN PPAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Oleh :  Dr. SOEGIANTO, SH., MKn

NOTARIS – PPAT – PEJABAT LELANG KELAS II

 KOTA KUDUS

Tanah disamping dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat, yang lebih penting lagi tanah menjadi bagian dari hak setiap warga Negara untuk memiliki. Namun yang perlu dipahami dalam hal penguasaan tanah tetap ada pada tangan Negara. Kekuasaan Negara terhadap tanah tersebut tertuang dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara sendiri dalam menjamin pengusaan terhadap tanah tersebut dengan menghadirkan salah satu kementrian agrarian dan tata ruang. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kementrian tersebut bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Secara spesifik kewenangan kementrian agrarian dan tata ruang adalah pertama perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Kewenangan pemerintah terhadap masalah pertanahan tentunya sebagai wujud upaya menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum atas pertanahan di Indonesia. Namun dalam prakteknyaacapkali hal tersebut terkendala karena adanya kurang singkronnya antara peraturan satu dengan peraturan lain, berubah-rubahnya peraturan, dinamika kehidupan masyarakat dan persoalan-persoalan lain yang memicu konflik vertical maupun orizontal.

Kaitannya dengan hal tersebut maka dalam hal ini untuk menjaminharmonisasi dan singkronisasi kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan pemerintah menghadirkan salah satu lembaga independent yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian disingkat dengan istilah PPAT.

PPAT adalah setiap orang yang menjalankan tugas jabatannya dan yang menjalankan fungsi sebagai pejabat umum. Sebagai pejabat umum kewenangan PPAT adalah diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Istilah pejabat umum bagi PPAT sebenarnya merujuk pada sifat jabatan yang diberikan kepada seseorang oleh Negara.Dalam pengertian lain pejabat Umum juga merupakan suatu bentuk jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik.

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran. Subtansi pokok sebagai landasan sosiologis dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa PPAT merupakan alat Negara yang bertugas menjamin kepastian hukum pertanahan.

Berkaitan dengan unsur perbuatan hukum yang dimaksud oleh seorang PPAT adalah perbuatan akta yang berkaitan denganjual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Tanggungan dan pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. Kewenangan PPAT disini penting dalam usaha pemerintah menjamin kepastian dan kemanfaatan dalam masalah pertanahan.

Peran PPAT meskipun memiliki sifat sebagai pejabat umum, namun peran penting kedudukan dalam menjalankan kewenangan tidak bisa mengesampingkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sifat umum hanya difilosofikan sifat pendukung dari kewenangan public, maka subtansi dasar dari kewenangan PPAT tidaklah jauh beda dengan pejabat pada umumnya yang harus menjalankan intruksi, mengamankan intruksi dan merealisasikan instruksi pemerintah.

Prinsip dasar dalam menjalankan intruksi, mengamankan intruksi dan merealisasikan instruksi pemerintah mengingat dalam kedudukannya PPAT diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah menteri Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan.

Nilai singkronisasi dan harmonisasi atas kedudukan PPAT kemudian adalah pertama menjamin adanya keadilan. Nilai keadilan dalam masalah agraria adalah bisa dipahami secara distributif yang menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Sedangkan dalam aspek lain juga perlu dikedepankan keadilan korektif yang menurut aristoteles berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Kedua, nilai kemanfaatan agararia adalah menjamin keberpihakan atas hak-hak dasar atas pemanfataan tanah dapat diperoleh melalui pertimbangan nilai kemanfaatan. Ketiga, nilai kepastian adalah bagaimana sebuah sistem hukum dapat menjamin atas  kepastian dalam pemberlakuan norma yang tentunya bersifat ajeksehingga tidak menimbulkan persoalan dinamika hukum yang berlaku pada masa yang akan datang.

Uraian di atas jelas menegaskan bahwa kewenangan pejabat pembuat akta tanah sangatlah penting jika meninjau dari aspek kedudukannya sebagai pejabat umum dalam menjalankan harmonisasi terhadap kebijakan pemerintah. Kemampuan Negara dalam menjamin  kekuasaannya terhadap kekuasaan bumi air dan isinya dalam hal ini ditentukan salah satunya kemampuan PPAT dalam menjalankan peran fungsinya secara maksimal demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian agrarian yang bermartabat.

LINK TERKAIT