Jumat 17 Agustus 2018
Beranda / Profil / Sekilas PP. IPPAT

Sambutan Ketua Umum PP. IPPAT

Sambutan Ketua Umum PP IPPAT Bapak DR. Syafran Sofyan, SH,SpN,MHum.

Acara Upgrading dan Kongres VII Tahun 2018 Tgl 27 Juli 2018

Assalamulaikum WmWb, Salam Sejahtera buat kita semua, Om Swasti Astu, Salom, Namobudaya.

Yang Terhormat, Tamu Undangan, Nara-Sumber, Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan Pusat, Ketua, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Majelis Kehormatan Wilayah IPPAT, Ketua SC,OC Kongres dan seluruh Panitia, para PPAT, Werda, Anggota IPPAT, serta peserta Upgrading, Kongres VII IPPAT Tahun 2018, yang kami hormati, cintai dan banggakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan masih dapat berbuat yang terbaik bagi sesama, anggota, para PPAT Indonesia, Organisasi IPPAT, Bangsa dan Negara.

Berdasarkan amanat AD,ART Perkumpulan, Kongres IPPAT diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali, merupakan ajang berkumpulnya para PPAT Indonesia, untuk rapat anggota Perkumpulan tingkat nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan, dan juga disertai dengan Upgrading dan Penyegaran Pengetahuan terkait dengan ke-PPAT-an.

Kongres IPPAT VII tahun 2018 kali ini, sebagai amanat Kongres IPPAT VI di Surabaya, di selenggarakan di Makasar, dan telah diputuskan di dalam rapat Pleno Pengurus Pusat diselenggarakan pada tanggal 27-28 Juli 2018 di Hotel Four Point Sheraton Makasar, dengan Tema: Dengan Semangat Kongres IPPAT, Kita Tingkatkan Profesionalisme, Harkat Martabat PPAT Guna mendukung Pembangunan Nasional.

Adapun Maksud danTujuan Kongres adalah: Dengan Kongres IPPAT diharapkan dapat memberikan semangat dan dorongan bagi PPAT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Bangsa dan Negara, yang diperkirakan akan dihadiri 2000 sd 3000 PPAT Indonesia.

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disingkat IPPAT adalah Perkumpulan/Organisasi bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berdiri sejak tanggal 24 September 1987, diakui sebagai Badan Hukum (Rechtspersoon) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000183.AH.01.08 Tahun 2017 dan sejak 27 Maret 2017 diakui oleh Pemerintah, cq Kementerian Agraria dan Tata-Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai satu-satunya wadah  bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT yang menjalankan fungsi pejabat umum, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 112 tahun 2017, tentang Kode Etik IPPAT.

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), saat ini telah terbentuk 33 Pengurus Wilayah/Propinsi, yang sebelumnya hanya dilaksanakan 6 Konperwil, dan lebih dari 300 Pengurus Daerah (Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia, jumlah anggotanya saat ini lebih dari 18.000 (delapan belas ribu) PPAT Biasa, sekitar 4000 (empat ribu) PPAT Sementara (Camat), dan PPAT Khusus (Pejabat BPN) dalam tugas tertentu. Sekretariat IPPAT di Ruko Mediterania Gajah Mada Jakarta, yang sebelumnya tidak layak pakai, saat ini tidak hanya sebagai rumah kita semua, dipakai untuk kesekretariatan, rapat pengurus, juga dipakai untuk Diklat, workshop Mahasiswa MKN, dan lain-lain.

Sementara saat ini pertumbuhan/pertambahan jumlah PPAT sekitar 2000 (dua ribu) calon PPAT setiap tahun, dengan sekitar 35 Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia, yang harus kita waspadai, terkait dengan peningkatan kualitas, persaingan tidak sehat dan perlindungan profesi, termasuk Ujian calon PPAT, yang sudah kita selenggarakan bersama kementerian ATR/BPN RI secara rutin setiap tahun.

Saat ini PP IPPAT Periode 2015-2018, telah melakukan Pembinaan bersama lebih dari 10 lembaga/instansi terkait, dan telah melakukan MoU/Kerjasama dengan lebih dari 30 lembaga/instansi baik di dalam negeri, maupun luar negeri (terlampir), termasuk untuk adanya kepastian hukum, RUU PPAT telah masuk dan terdaftar di Prolegnas/Balegnas DPR RI, dengan nomor urut 168; kita telah beberapa kali di undang oleh DPR RI, Komisi II DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, untuk melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) membahas RUU PPAT tersebut, kedepan kita berharap agar dapat menjadi Undang-Undang. Juga banyak sekali pembahasan bersama terkait dengan Peraturan Menteri ATR, Keputusan Menteri, terkait untuk kepentingan anggota; antara lain Pembahasan PP Nomor 24 Tahun 2016 terkait PPAT, Peraturan Menteri ATR/Ka BPN RI, terkait Pengangkatan, Magang dan perpanjangan PPAT, Ujian calon PPAT, Peningkatan Kualitas PPAT, Peraturan Menteri tentang Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, yang anggotanya terdiri dari Kementerian ATR/BPN RI dan IPPAT, baik di Pusat, Wilayah dan Daerah, termasuk telah diakui/disahkannya Kepmen Kode Etik PPAT, dan lain-lain, yang sesuai dengan jargon kita yakni IPPAT BARU dan BESAR. (BARU= Bangkit, Regenerasi, dan Unggul. BESAR= Bersatu, Santun dan Penuh Kekeluargaan).

Bahwa dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diatur di dalam PP No.37 Th 1998, jo PP No.24 tahun 2016, serta di dalam Peraturan Undang-Undang yang lainnya, antara lain Undang-Undang Hak Tanggungan, Undangan-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Rumah Susun, dan PPAT juga telah masuk di dalam RUU Pertanahan, dan lain-lain.

Tujuan Perkumpulan, sebagai amanah dari Pasal 4 AD, yang wajib dijalankan oleh seluruh Pengurus IPPAT, baik di Pusat, maupun di Daerah, antara lain:

•      Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu serta pengetahuan di bidang agraria dan/atau yang berhubungan dengan lembaga Pejabat Pembuat Akta Tanah.

•      Mempererat hubungan kerja dan saling pengertian antar Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan masyarakat dan instansi yang terkait.

•      Menghimpun para Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia dalam satu wadah Perkumpulan, untuk meningkatkan kualitas dan persaudaraan sesama Pejabat Pembuat Akta Tanah.

•      Meningkatkan harkat dan martabat jabatan para Pejabat Pembuat Akta Tanah.

•      Meningkatkan profesionalitas para Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Instansi terkait langsung dengan IPPAT (PPAT), dan telah dilakukan Pembinaan bersama, antara lain:

•      Kementerian ATR/BPN RI (Pusat, Kanwil, Kantah)

•      PAJAK (Ditjen Pajak- PPH)

•      Pajak Daerah (BPHTB)

•      PEMDA/PEM.PUSAT/DPR RI

•      PERBANKAN/OJK

•      PENEGAK HUKUM (Polri, Kejaksaan, MA, PPATK, KPK)

•      PERGURUAN TINGGI (Prodi MKN)

•      KEMENKUNHAM

•      Kementerian/Lembaga Negara terkait

•      NGO

•      Lemhannas, Wantanas, BKPM

•      Luar negeri/Bank Dunia.

•      Dll

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Kewenangan PPAT yang diatur di dalam Per-UU-an:

Ada 8 Akta Otentik sbb:

a.      jual beli;

b.      tukar-menukar;

c.       hibah;

d.      pemasukan dalam perusahaan (inbreng);

e.      pembagian harta bersama;

f.        pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas  tanah Hak Milik;

g.      pemberian Hak Tanggungan

h.      pemberian kuasa membebankan Hak  Tanggungan.

TOTAL Transaksi yang dilakukan PPAT adalah PULUHAN RIBU TRILIUN RUPIAH per Tahun; dan masukan dari Pajak nilainya 100an Triliun Rupiah; 10-20% dari PAD, dari 4 (empat) juta sertifikat.

Untuk itu, Pengurus Pusat IPPAT sangat mendukung sekali, terhadap Program yang dilakukan oleh Pemerintah, Bapak Presiden, khususnya di dalam persertifikatan tanah secara masal bagi masyarakat yang tidak mampu, yang mana tahun 2017 bertambah 5 Juta sertifikat, tahun 2018, bertambah 7 juta sertifikat, dan rencana tahun 2019, bertambah 25 juta sertifikat, dan kedepan sangat mengharapkan agar seluruh Tanah di Indonesia sudah bersertifikat, seluruh Hukum Keagrariaan/Pertanahan sudah ter-Unifikasi dan ter-Kodifikasi, agar terjadi kepastian Hukum, dan siap membantu di dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia, yang mana saat ini belum mencapai 50% yang terdaftar. Kalau semua ini terwujud, betapa besarnya kewenangan dan transaksi yang dilakukan oleh PPAT? Dan Peran IPPAT kedepan, harus jauh lebih besar lagi.

Begitupun, untuk percepatan pendaftaran Hak Atas Tanah di BPN, dan terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment & Good Coorporate Governance), sudah saatnya seluruh Pendaftaran hak Atas Tanah sudah menggunakan sistem Online (IT), Kedepan PPAT tidak perlu lagi di dalam pengecekan, pendaftarkan Peralihan/Pembebahan Hak Atas Tanah datang ke kantor Pertanahan; termasuk di lingkungan Pajak, Perbankan, dan lain-lain; cukup selesai di kantor PPAT saja.

Kedepan juga kita sangat mengharapkan, Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia agar sudah berbasis sistem pendaftaran positif, agar setiap sertifikat mempunyai /sebagai alat bukti yang mutlak, tanpa dapat diganggu gugat, agar tercapainya kepastian hukum, dan Perlindungan Hukum bagi PPAT, masyarakat juga terjamin.

Saat ini juga PP IPPAT, sedang menggalakan kerja-sama dengan Investor, khususnya investor di luar negeri, yang mana potensinya sangat besar, khususnya di bidang Pertanahan, Perumahan/Property, lahan Perkebunan, Tambang, pertanian, kehutanan, dan bidang keagrariaan lainnya, secara rutin kita rapat bersama dengan BKPM, Kementerian ATR, Bank Dunia, dan IPPAT. Bagaimana kita harus dapat menyakinkan para investor, bahwa berinvestasi di Indonesia aman, dan mempunyai kepastian hukum. Kita juga sangat mendukung Program Pemerintah, yang membolehkan agar orang asing dapat memiliki Rumah di Indonesia, tentunya hal ini tidak hanya harus di sosialisasikan kepada pihak asing/calon invertor, namun yang lebih penting lagi adalah kesiapan kita dari kesamaan persepsi dan kesatuan sikap dari semua instansi terkait agar tercapainya tujuan investasi seuai yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah yang telah dibuat tersebut.

Kami sangat mengharapkan sekali di bidang pertanahan/keagrariaan di Indonesia kedepan agar benar-benar menjadi prioritas, baik dari segi Substansi Hukum, Aparatur Hukum, maupun Cultur Hukum, adanya persamaan persepsi, antar instansi terkait, yang berbasis on line/IT, dan terciptanya Tata Kelola pemerintahan yang baik, yang menjadi satu kesatuan sikap dan tujuan, sesuai Tujuan Hidup bernegara, untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kami sangat mengharapkan, agar seluruh PPAT di Indonesia, dan seluruh Pengurus IPPAT, agar dapat kompak, bersatu, dan saling menghormati, saling membantu, melindungi, tanpa menyalahkan satu dengan yang lain, agar kita selalu dapat berbuat, bermanfaat bagi sesama, organisasi, bangsa dan negara, selalu menjaga harkat, dan martabat Organisasi IPPAT. Kalau bukan kita yang menjaga, menghormati, lalu siapa lagi? Terima kasih kepada anggota, yang telah memberikan bantuan, saran, masukan, kritik  selama ini, yang bersifat membangun, walaupun masih ada juga yang selalu berpandangan negatif. Sebagai PPAT, kita wajib bertanya kepada diri kita sendiri: Apa yang sudah kita perbuat untuk kemajuan dan kemanfaatan organisasi IPPAT dan anggota?

Dalam rangka Upgrading dan Kongres VII IPPAT tahun 2018 ini, kami berharap dapat berjalan dengan lancar, penuh kekeluargaan dalam rumah besar IPPAT, sukses, dan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi PPAT di seluruh Indonesia, dan terpilihnya suatu Pemimpin IPPAT yang amanah dan terbaik.

Kami mengucapkan terima-kasih kepada seluruh peserta, Panitia Kongres, Pengwil IPPAT Sulsel, Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, tamu undangan, nara-sumber, dan seluruh PPAT Indonesia.

Kami juga mengucapkan terima-kasih kepada Kementerian ATR/BPN RI, seluruh jajarannya, yang telah bekerja-sama, dan berkoordinasi dengan sangat baik, terima-kasih juga kepada semua pihak, Lembaga Negara, Penegak Hukum,  yang tidak bisa kami sebut satu persatu.

Tidak ada gading yang tidak retak, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Tuhan YME, untuk itu kami menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, kekhilafan, selama Penyelenggaraan Kongres dan Upgrading, serta Kepemimpinan IPPAT Periode Tahun 2015-2018.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin, menyuguhkan yang terbaik, agar organisasi IPPAT selalu bermanfaat bagi seluruh anggota, bangsa dan negara.

Wassallamulaikum Wm Wb. Om Santi-Santi Om.

 

Jakarta, 27 Juli 2018

Salam Hormat,

 

Ketua Umum PP IPPAT

DR. Syafran Sofyan, SH,SpN,MHum.

LINK TERKAIT